Iklan
Berangkat dari Partai Nasdem, Saiful Bahri terpilih sebagai wakil rakyat DPRD Kota Surabaya ingin memberikan manfaat dan menjembatani suara masyarakat.
Dalam Jasmas Reses Tahun 2020 ini Saiful Bahri menyampaikan kepada warga Jl. Kunti dan sekitarnya, menjaring keinginan serta keluhan dari warganya, sebab selama ini dinilai wilayah Sidotopo, Semampir sangat banyak kekurangan dalam hal pembangunan.
"Saya ingin menyampaikan kepada warga daerah Sidotopo, Semampir agar memberikan pendapat, keluhan, serta keinginannya untuk memperbaiki dan membangun daerahnya," tutur H. Saiful Bahri S.Ag.
Kesempatan kali ini Saiful Bahri singgung program kerja dalam agenda DPRD Kota Surabaya.
"Kami juga sampaikan, program kerja ini yaitu bidang pembangunan dan kami juga menjembatani permasalahan apapun, sebab akan kami berikan keluhan dan usulan anda kepada komisi komisi di bidangnya saat rapat DPRD Kota Surabaya," ujar Saiful Bahri.
Sementara Sulastri salah satu warga menyampaikan, "Saya ingin ada pembangunan jalan yaitu Paving dan penghijauan, agar kampung kami terlihat tidak kumuh. Dan kalau bisa para pedagang rongsokan yang menjadi penyebab macet di sepanjang jalan kunti agar di tindak lanjuti. Mohon sampaikan ke Satpol PP Surabaya pak Dewan," katanya.
Keluhan Bantuan dana Pemberdayaan dan Lapangan Kerja (UKM)
Adi selaku warga Sombo menyampaikan keluhannya, terkait warga yang tidak bekerja, tapi memiliki keterampilan usaha. Program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat diperlukan warga dan perlu di data serta di berikan bantuan modal untuk wiraswasta.
"Saya hanya mewakili warga yang tidak punya pekerjaan dan punya keahlian usaha, namun tidak punya modal. Saya harap agar dibentuk kelompok kerja masyarakat. Serta diberi bantuan modal, ya seperti program UKM, supaya warga disini tidak menganggur serta terhindar dari perbuatan negatif, Program pemberdayaan masyarakat saat ini lebih dibutuhkan warga pak," ucap Adi.
Kasus Tanah Surat Hijau dan PLN
Dalam kasus tanah di singgung oleh warga Moch. Nur yang juga selaku wakil RW 08 digul, terkait surat hijau dan juga sosialisasi tentang pemasangan kabel listrik PLN, karena banyak nya warga tidak memahami tata cara dan prosedur pemasangan colokan serta ukuran kabel listrik di rumahnya, Sehingga menjadi salah satu penyebab kebakaran.
"Saya tanya kasus surat tanah hijau agar bisa diberikan kemudahan dan prioritas untuk mengurus menjadi Sertifikat dan sosialisasi kabel dan colokan listrik, agar di berikan pemahaman oleh pln, supaya warga berhati hati. Karena bisa mencegah terjadinya penyebab kebakaran, dan satu lagi pak, jika ingin membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) kami ini di takut takuti oleh pihak terkait, alasannya mau di bongkar," katanya.
Kasus Dana PKH Dinsos Salah Sasaran, Perlu di evaluasi
Dian Anwari selaku warga juga menanyakan program Pembinaan Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial (Dinsos) terkait banyaknya data yang salah saat di input oleh para RT, namun tidak bisa di revisi dan saat pembagiannya pun menjadi tidak tepat sasaran.
"Saya tanya tentang PKH yang tidak tepat sasaran, karena data warga yang di input oleh RT banyak yang salah, tapi anehnya kok gak bisa di revisi atau diganti nama nama warga yang mampu itu. Itukan jelas kesalahan, bisa jadi RT nya hanya mendata para keluarganya saja, kalau tidak bisa di revisi kan kasihan warga miskin yang betul betul membutuhkan, data dari RT itu perlu adanya evaluasi lagi," keluhnya.
Tanggapan DPRD Kota Surabaya Komisi C
Di akhir acara anggota DPRD Kota Surabaya H. Saiful Bahri S.Ag menambahkan, "Semua kami tampung dan akan kami bahas saat rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, kita akan koordinasi kepada pihak pihak terkait. Untuk surat tanah hijau pihak pemerintah kota (Pemkot) Surabaya sudah sering kami tegur, tapi kalau masalah surat hijau mereka itu alasannya macam macam, namun akan kami ulas lagi dan ini adalah PR saya. Pokoknya usulan usulan anda kami ajukan dan kami perjuangkan terus bersama komisi komisi dibidangnya di DPRD Kota Surabaya," tutupnya.
