Akhirnya Pemerintah batalkan rencana tiket naik Candi Borobudur Rp750.000, akan berlakukan kuota masuk

Iklan

Rmol News || Jakarta, - Pemerintah batal memberlakukan harga tiket sebesar Rp750.000 bagi wisatawan domestik untuk naik ke area stupa Candi Borobudur.

Hal itu diungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/06).

Basuki mengatakan tarif masuk untuk khalayak umum tetap sebesar Rp50.000 per orang.

"Intinya tidak ada kenaikan tarif, tetap Rp50.000. Anak-anak pelajar SMA ke bawah tetap Rp5.000," kata Basuki kepada media, sebagaimana dikutip Detik.com.

Akan tetapi, sambung Basuki, pemerintah akan memberlakukan kuota masuk, yakni 1.200 orang per hari dengan mewajibkan pengunjung untuk mendaftar secara daring.

"Tapi kuota untuk naik ke candi itu dibatasi, mungkin 1.200 [orang]. Jadi harus daftar online," ujarnya.

Selain itu, Basuki mengungkap rencana bahwa pengunjung harus didampingi pemandu wisata yang sudah terdaftar, serta mengenakan alas kaki yang sudah disediakan.

"Tidak boleh pakai sepatu biasa karena itu mengikis batuan, jadi memang disediakan alas kaki untuk naik ke atas," ujarnya.

Sebelumnya, rencana pemerintah memberlakukan tarif tiket ke area stupa Candi Borobudur untuk pelancong lokal maupun mancanegara ditentang berbagai kalangan, termasuk pengamat pariwisata dan Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia.

Umat Buddha di Indonesia menilai situs bersejarah tersebut hendaknya 'diperkuat dari sisi spiritual-keagamaan di masa mendatang' dan dikembalikan lagi ke fungsi utamanya sebagai tempat peribadatan agama Buddha ketimbang pariwisata.

Itu mengapa mereka meminta perlu ada aturan yang lebih kuat soal siapa saja yang boleh naik ke lokasi paling atas dari candi.

"Seharusnya yang bisa naik ke struktur dan puncak bangunan (arupadhatu) hanya umat Buddha yang sedang melakukan peribadatan seperti pradaksina atau san bu yi bai," kata Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, Eric Fernando kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Senin (06/06).

Sedangkan terkait pemberlakuan harga tiket, menurut Eric, perlu dikaji ulang.

"Upaya untuk mengkomersialisasi Candi Borobudur dengan pemberlakuan tiket ke wisatawan untuk naik ke struktur dan puncak bangunan (arupadhatu) harus dikaji ulang."

"Jangan sampai pengelolaan Candi Borobudur semakin jauh dari fungsi awalnya untuk peribadatan agama Buddha."

Pengamat pariwisata, Azril Azhari, mengatakan Candi Borobudur sebagai objek wisata dan tempat ibadah umat Buddha harus diperlakukan secara khusus dari tempat pariwisata lainnya.

Mulai dari lokasi mana saja yang boleh dimasuki pengunjung, durasi kunjungan, jumlah pelancong, pengawasan hingga penegakkan hukumnya.

Sejauh pengamatannya empat hal itu tidak diatur dengan jelas dan tegas oleh pihak pengelola.

"Kalau pemerintah bilang membatasi jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.200 orang per hari, itu kajiannya dari mana dulu. Coba dibuka. Sebab kalau menurut saya, angka itu terlalu banyak untuk Candi Borobudur," jelas Azril Azhari saat dihubungi lewat sambungan telepon.

Sebelumnya, penelitian yang pernah dilakukan Balai Konservasi Borobudur tahun 2009 menyebutkan jika merujuk pada daya tampung ideal maka jumlah pengunjung yang layak masuk ke kawasan candi hanya 128 orang.

Tujuannya agar wisatawan bisa memperoleh kenyamanan dan secara leluasa dapat menikmati keindahan Candi Borobudur, serta mencermati relief yang dipahat pada dinding candi.

Kajian itu juga menyebutkan kalau tanpa memperhitungkan kenyamanan pengunjung dan kelestarian candi dalam jangka panjang, Candi Borobudur bisa dinaiki oleh 1.391 orang.

Namun kondisi itu akan menimbulkan ketidaknyamanan karena berdesak-desakan dan berpotensi mengancam kelestarian candi dalam jangka panjang.

---

Penulis : one

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61694042

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---