Iklan
Rmol News || Surabaya,-Terbengkalainya rumah susun sewa sedeharna (Rusunawa) Gununganyar Tambak menyisakan tanda tanya besar. Terlebih, rusun yang diprakarsai Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jatim yang mengerjakan rusun itu menyedot APBN dan APBD yang tidak sedikit yakni, sekitar Rp25 miliar per blok.
Kini kondisi Rusunawa Gununganyar Tambak memprihatinkan. Ribuan ilalang mulai tumbuh subur memenuhi area sekitar. Seluruh perlengkapan ruang kamar banyak yang hilang. Padahal keberadaan tiga blok bangunan setinggi lima lantai itu diharapkan menjadi solusi bagi warga miskin yang tak memiliki tempat tinggal.
Suyono, warga sekitar yang berprofesi sebagai petani tambak mengatakan, Rusunawa Gununganyar Tambak mangkrak menahun. Saking lamanya, warga sekitar sampai menyebut rusun tersebut Candi Gununganyar.
"Sudah lama tidak difungsikan. Sejak selesai dibangun sekitar 2016, rusun tersebut tidak pernah dipakai. Baru pada 2018, bangunan blok yang berada di depan disewa oleh Pemkot Surabaya, lalu dipakai setahunan terus kosong lagi," ungkapnya, Minggu (19/6).
Suyono bercerita, saat pembebasan lahan pada 2014 silam, banyak warga yang bersiap-siap untuk mendaftar. Lalu ketika mulai pengerjaan tiang pancang atau pondasi, warga berbondong-bondong datang ke lokasi. Mereka berharap tercantum ke dalam waiting list setelah rusun tersebut tuntas dibangun.
"Tetapi pas proyek pembangunan sudah jadi, malah blas tidak terpakai. Enggak tahu kenapa, kita juga penasaran. Padahal sudah dibangun bagus, ada masjidnya, ada aliran air bersih, ada listrik, lengkap tinggal pakai. Sekarang kondisinya malah seperti rumah hantu begini, tentu prihatin," ucapnya.
Sementara itu, menurut aktivis Holik Ferdiansyah, mangkraknya Rusunawa Gununganyar Tambak ini menjadi catatan buruk pemerintahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab, ada APBD yang terbuang sia-sia.
Berdasarkan informasi yang dia himpun, dua blok yang berada di depan dibangun menggunakan APBN. Sedangkan satu blok di belakang memakan APBD Pemprov Jatim.
"Bayangkan saja mas, satu gedung atau blok menghabiskan anggaran hingga Rp25 miliar yang bersumber dari APBN dan APBD. Di lokasi ada tiga blok, tinggal dikalikan saja," paparnya.
Selain merasa kesal, Holik juga kecewa. Uang rakyat tak terpakai sebagaimana semestinya. Usai dibangun, malah dibiarkan terbengkalai dan tidak terurus. Holik pun mendesak jajaran yang berwenang untuk mengusut.
"Pembangunan Rusunawa Gununganyar Tambak ini merugikan negara, KPK harus bertindak untuk mengusut. Patut diduga ada oknum-oknum pemerintahan yang bermain dalam proyek rusun tersebut," tegas Holik, salah satu pendiri organisasi Korprov Lawan Institut ini.
Holik mengatakan, ada banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Mulai dari gubernur sebelumnya maupun yang kini menjabat, kepala Dinas PRKPCK Jatim yang mengerjakan rusun, ketua pelaksana pembangunan, dan rekanan kontraktor yang terlibat.
Kendati ragu, aktivis HMI Jakarta ini berharap Rusunawa Gununganyar Tambak dapat difungsikan dan dimanfaatkan. "Meski saya pribadi agak skeptis apakah rusunawa tersebut masih dapat difungsikan setelah melihat kualitas bangunannya yang agak miring," jelasnya
Selanjutnya, Holik mengaku akan mengadukan persoalan mangkraknya rusunawa tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jatim, hingga KPK.
"Kami tidak berterima kalau bangunan yang menggunakan APBD tersebut dibiarkan tidak terurus. InsyaAllah dalam satu atau dua minggu ini kami akan mengadukan ke PN Surabaya, Kejati, dan KPK," katanya.
"Karena kami menduga kuat bahwa pembangunan rusunawa tersebut menjadi bancakan pejabat yang tak bertanggung jawab. Pokoknya harus ada yang bertanggung jawab, kenapa rusunawa tersebut dibiarkan terbengkalai dan tidak terurus," sambung alumnus Universita Indraprasta (Unindra) Jakarta ini.
Penulis : Alf
Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"
"Berita Terbaru Lainnya"
